Pengamat Politik Minta KPK Hati-Hati Respons Laporan Jelang Pilkada

Pemerhati politik adi prayitno memandang. Laporan yang dikirimkan kader partai nasdem kisman latumakulita pada dua pejabat partai nasdem ke komisi pembasmian korupsi (kpk) memiliki sifat diplomatis. Masalahnya laporan itu dikerjakan mendekati pemilihan kepala daerah serempak 2020.

 

“laporan sangkaan korupsi yang dikerjakan beberapa faksi ke kpk harus ditanggapi berhati-hati dan siaga sebab sering laporan korupsi jadi alat politik supaya nama yang disampaikan terkontaminasi.” tutur adi dalam penjelasannya. Minggu (15/11/2020).

Menurut adi. Laporan kisman pada wakil ketua umum dpp nasdem ahmad ali dan ketua dpp nasdem rusdi masee mappasesu ke kpk berkaitan sangkaan korupsi import produk holtikultura dikerjakan untuk memperoleh kabar berita medium.

“apa lagi sesaat lagi akan diadakan pemilihan kepala daerah. Karena itu umumnya laporan ke kpk bertambah. Cuman untuk memperoleh kabar berita dari medium.” katanya.

Apa lagi. Menurut adi. Kisman pernah menuntut keaslian surya paloh selaku ketua umum nasdem. Adi menyangka. Laporan yang dikirimkan kisman ialah buntut dari kekesalannya pada partai itu.

Adi merekomendasikan supaya kpk siaga dan waspada atas tiap laporan yang masuk mendekati pemilihan kepala daerah serempak 9 desember kedepan.

“sehingga kita harus berhati-hati dan siaga atas elemen kebutuhan politik dalam laporan-laporan ke kpk itu. Umumnya pelapor tidak perduli dengan bukti yang dibawa atau apa laporan itu diteruskan atau mungkin tidak. Sebab banyak yang manfaatkan pada faktor pendapat publiknya untuk kebutuhan politik sebentar seperti pemilihan kepala daerah.” kata adi.

Meskipun begitu. Menurut adi. Kpk tidak dapat tutup mata dan meremehkan laporan warga terlebih bila laporan tesebut dibarengi bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan.

“kpk harus meneruskan jika laporan itu serius dan (mempunyai bukti) kuat.” katanya.

Sebelumnya telah dikabarkan. Kisman latukumalita yang akui kader nasdem memberikan laporan ahmad ali dan rusdi masse ke kpk. Laporan berkaitan sangkaan penataan paket import buah seperti yang dikabarkan majalah tempo edisi 4-8 november 2020.

Kisman bawa bukti majalah tempo selaku bukti awalnya ke kpk. Kisman memberikan laporan ke-2 pejabat nasdem itu pada jumat. 13 november 2020.

Waketum nasdem ahmad ali sempat menyikapi laporan kisman lakumakulita. Ahmad ali menentang mengatur izin dan paket import buah lewat penerbitan referensi import produk hortikultura (riph) kementerian pertanian.

Dia menerangkan jika dianya tidak paham menahu dan tak pernah bermasalah dengan paket impor buah sama seperti yang dikabarkan. Ahmad ali telah menerangkan dan melempengkan informasi yang dipandang tidak berdasarkan itu ke medium yang menyampaikan itu.

“saya tidak pernah berjumpa satu juga pebisnis buah. Bawang putih. Lagi apa lagi disebutkan jika mengendalikan paket.” kata ali.

Komisi pembasmian korupsi (kpk) mendapati data calon kepala wilayah yang memberikan mahar ke parpol. Data itu didapatkan habis membuat survey kontribusi kebutuhan permodalan pemilihan kepala daerah 2018.